Selasa, 05 September 2017

Kisah Inspiratif islami dengan rasa syukur ( Rezki yang sebenarnya )


Sejenak Pagi:
*MUHASABAH DIRI*

Ada seorang fakir miskin melewati jalan di Madinah. Di sepanjang jalan, di banyak rumah makan, dia melihat orang-orang makan daging. Dia pun merasa sedih karena jarang sekali bisa makan daging. Dia pulang ke rumahnya dengan hati jengkel.

Sesampai di rumah, istrinya menyuguhkan kedelai rebus. Dengan hati terpaksa, dia memakan kedelai itu seraya membuang kupasan kulitnya ke luar jendela. Dia sangat bosan dengan kedelai.

Dia berkata pada istrinya, _“Bagaimana hidup kita ini..? Orang-orang makan daging, kita masih makan kedelai.."_

Tak lama kemudian, dia keluar ke jalan di pinggir rumahnya.. Alangkah terkejutnya, dia melihat seorang lelaki tua duduk di bawah jendela rumahnya, sambil memungut kulit-kulit kedelai yang tadi ia buang dan memakannya seraya bergumam :
_“Segala puji bagi Alloh subhanahu wata'ala yang telah memberiku rezeki tanpa harus mengeluarkan tenaga..”_
Mendengar ucapan lelaki tua itu, dia menitikkan air mata, seraya bergumam :
_"Sejak detik ini, aku rela dengan apapun yang Engkau berikan Yaa Alloh..”_

Saudara dan sahabatku..
Rezeki itu yang penting mengalir, besar kecil yang penting ada alirannya.. Jangan berharap mengalir seperti banjir, jikalau tak bisa berenang maka bisa tenggelam..

_*"Sampai kapan engkau sibuk dengan kelezatan duniawi, sedangkan engkau akan ditanya tentang semua yang kau lakukan..”*_

Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu :
_“Barangsiapa perhatiannya hanya pada apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilai seseorang tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya.."_

_*Duluu..*_

Saya pikir,  rizqi itu berwujud uang, banyak job, urusan kerjaan lancar, banyak tabungan, punya banyak asset disana-sini, intinya : *harta..*

Setelah mencari tahu apa  makna rizqi dalam Islam (sesuai yang tertera dalam Al Qur'an dan Hadits), rupanya saya salah besar..

_*Ternyata..*_

● Langkah kaki yang dimudahkan untuk hadir ke majelis ilmu, itu adalah rizqi..

● Langkah kaki yang dimudahkan untuk shalat berjama'ah di masjid, adalah rizqi..

● Hati yang Alloh jaga jauh dari iri, dengki, dan kebencian, adalah rizqi..

● Punya teman-teman yang shalih dan saling mengingatkan dalam kebaikan, itu juga rizqi..

● Saat keadaan sulit penuh keterbatasan, itu juga rizqi..

Mungkin jika dalam keadaan sebaliknya, justru membuat kita kufur, sombong, bahkan lupa diri..

● Punya orang tua yang sakit-sakitan, adalah rizqi, karena merupakan ladang amal pembuka pintu surga..

● Tubuh yang sehat, adalah rizqi..

Bahkan saat diuji dengan sakit, itu juga bentuk lain dari rizqi karena sakit adalah penggugur dosa..

● Dan mungkin akan ada jutaan list lainnya bentuk-bentuk rizqi yang tidak kita sadari..

Justru yang harus kita waspadai adalah ketika hidup kita berkecukupan, penuh dengan kemudahan dan kebahagiaan, *padahal begitu banyak hak Alloh yang tidak kita tunaikan;*

Itulah : *_Istidraj..(tertipu dgn nikmat Alloh)_*

_Nasrun MinAlloh wa Fathun Qarriib.. Wa bashshiril Mu'minin..._

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
*Robbana Taqobbal Minna*
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin.

Sudahkah rasa syukur kita seperti ini ? apakah dengan berqurban meningkatkan rasa syukur kita ?


Sejenak Pagi:
*MUHASABAH DIRI*

Ada seorang fakir miskin melewati jalan di Madinah. Di sepanjang jalan, di banyak rumah makan, dia melihat orang-orang makan daging. Dia pun merasa sedih karena jarang sekali bisa makan daging. Dia pulang ke rumahnya dengan hati jengkel.

Sesampai di rumah, istrinya menyuguhkan kedelai rebus. Dengan hati terpaksa, dia memakan kedelai itu seraya membuang kupasan kulitnya ke luar jendela. Dia sangat bosan dengan kedelai.

Dia berkata pada istrinya, _“Bagaimana hidup kita ini..? Orang-orang makan daging, kita masih makan kedelai.."_

Tak lama kemudian, dia keluar ke jalan di pinggir rumahnya.. Alangkah terkejutnya, dia melihat seorang lelaki tua duduk di bawah jendela rumahnya, sambil memungut kulit-kulit kedelai yang tadi ia buang dan memakannya seraya bergumam :
_“Segala puji bagi Alloh subhanahu wata'ala yang telah memberiku rezeki tanpa harus mengeluarkan tenaga..”_
Mendengar ucapan lelaki tua itu, dia menitikkan air mata, seraya bergumam :
_"Sejak detik ini, aku rela dengan apapun yang Engkau berikan Yaa Alloh..”_

Saudara dan sahabatku..
Rezeki itu yang penting mengalir, besar kecil yang penting ada alirannya.. Jangan berharap mengalir seperti banjir, jikalau tak bisa berenang maka bisa tenggelam..

_*"Sampai kapan engkau sibuk dengan kelezatan duniawi, sedangkan engkau akan ditanya tentang semua yang kau lakukan..”*_

Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu :
_“Barangsiapa perhatiannya hanya pada apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilai seseorang tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya.."_

_*Duluu..*_

Saya pikir,  rizqi itu berwujud uang, banyak job, urusan kerjaan lancar, banyak tabungan, punya banyak asset disana-sini, intinya : *harta..*

Setelah mencari tahu apa  makna rizqi dalam Islam (sesuai yang tertera dalam Al Qur'an dan Hadits), rupanya saya salah besar..

_*Ternyata..*_

● Langkah kaki yang dimudahkan untuk hadir ke majelis ilmu, itu adalah rizqi..

● Langkah kaki yang dimudahkan untuk shalat berjama'ah di masjid, adalah rizqi..

● Hati yang Alloh jaga jauh dari iri, dengki, dan kebencian, adalah rizqi..

● Punya teman-teman yang shalih dan saling mengingatkan dalam kebaikan, itu juga rizqi..

● Saat keadaan sulit penuh keterbatasan, itu juga rizqi..

Mungkin jika dalam keadaan sebaliknya, justru membuat kita kufur, sombong, bahkan lupa diri..

● Punya orang tua yang sakit-sakitan, adalah rizqi, karena merupakan ladang amal pembuka pintu surga..

● Tubuh yang sehat, adalah rizqi..

Bahkan saat diuji dengan sakit, itu juga bentuk lain dari rizqi karena sakit adalah penggugur dosa..

● Dan mungkin akan ada jutaan list lainnya bentuk-bentuk rizqi yang tidak kita sadari..

Justru yang harus kita waspadai adalah ketika hidup kita berkecukupan, penuh dengan kemudahan dan kebahagiaan, *padahal begitu banyak hak Alloh yang tidak kita tunaikan;*

Itulah : *_Istidraj..(tertipu dgn nikmat Alloh)_*

_Nasrun MinAlloh wa Fathun Qarriib.. Wa bashshiril Mu'minin..._

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
*Robbana Taqobbal Minna*
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin.

Selasa, 01 Agustus 2017

5 FAKTA TENTANG PANGGILAN ADZAN

5 Fakta Tentang adzan



1. Kalimat Penyeru Yang Mengandung “Kekuatan Supranatural”, Ketika adzan berkumandang, kaum yang bukan sekedar muslim, tetapi juga beriman, bergegas meninggalkan seluruh aktivitas duniawi dan bersegera menuju masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Simpul-simpul kesadaran psiko-religius dalam otak mereka mendadak bergetar hebat, terhubung secara simultan, dan dengan totalitas kesadaran seorang hamba (abdi) mereka bersimpuh, luruh dalam kesyahduan ibadah shalat berjamaah.
2. Asal Mula Yang Menakjubkan: Pada jaman dulu, Rasulullah Saw. kebingungan untuk menyampaikan saat waktu shalat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Ada yang mengusulkan untuk mengibarkan bendera pas waktu shalat itu tiba, ada yang usul untuk menyalakan api di atas bukit, meniup terompet, dan bahkan membunyikan lonceng. Tetapi semuanya dianggap kurang pas dan kurang cocok. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan adzan dengan menyerukan lafaz-lafaz adzan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah Saw. Umar bin Khathab yang sedang berada di rumah mendengar suara itu. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata: ”Demi Tuhan Yang mengutusmu dengan Hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat (di dalam mimpi). Lalu Rasulullah bersabda: ”Segala puji bagimu.” yang kemudian Rasulullah menyetujuinya untuk menggunakan lafaz-lafaz adzan itu untuk menyerukan panggilan shalat.
3. Adzan Senantiasa Ada Saat Peristiwa2 Penting: Adzan Digunakan islam untuk memanggil Umat untuk Melaksanakan shalat. Selain itu adzan juga dikumandangkan disaat-saat Penting. Ketika lahirnya seorang Bayi, ketika Peristiwa besar . Peristiwa besar yang dimaksud adalah:
Fathu Makah : Pembebasan Mekkah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 H, dimana Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekkah, dan kemudian menguasai Mekkah secara keseluruhan, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka’bah. Lalu Bilal Mengumandangkan Adzan Diatas Ka’bah
Perebutan kekuasaan Konstatinopel : Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Ottoman, mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur. lalu beberapa perajurit ottoman masuk kedalam Ramapsan terbesar Mereka Sofia..lalu mengumandangkan adzan disana sebagai tanda kemenagan meraka.

4. Adzan Sudah Miliyaran kali Dikumandangkan: Sejak pertama dikumandangkan sampai saat ini mungkin sudah sekitar 1500 tahunan lebih adzan dikumandangkan. Anggaplah setahun 356 hari . berarti 1500 tahun X 356 hari= 534000 dan kalikan kembali dengan jumlah umat islam yang terus bertambah tiap tahunnya. Kita anggap umat islam saat ini sekitar 2 miliyar orang dengan persentase 2 milyar umat dengan 2 juta muadzin saja. Hasilnya = 534.000 x 2.000.000 = 1.068.000.000.000 dikalikan 5 = 5.340.000.000.000
5.. Adzan Ternyata Tidak Pernah Berhenti Berkumandang, Proses itu terus berlangsung dan bergerak ke arah barat kepulauan Indonesia. Perbedaan waktu antara timur dan barat pulau-pulau di Indonesia adalah satu jam. Oleh karena itu, satu jam setelah adzan selesai di Sulawesi, maka adzan segera bergema di Jakarta, disusul pula sumatra. Dan adzan belum berakhir di Indonesia, maka ia sudah dimulai di Malaysia. Burma adalah di baris berikutnya, dan dalam waktu beberapa jam dari Jakarta, maka adzan mencapai Dacca, ibukota Bangladesh. Dan begitu adzan berakhir di Bangladesh, maka ia ia telah dikumandangkan di barat India, dari Kalkuta ke Srinagar. Kemudian terus menuju Bombay dan seluruh kawasan India. Srinagar dan Sialkot (sebuah kota di Pakistan utara) memiliki waktu adzan yang sama. Perbedaan waktu antara Sialkot, Kota, Karachi dan Gowadar (kota di Baluchistan, sebuah provinsi di Pakistan) adalah empat puluh menit, dan dalam waktu ini, (Dawn) adzan Fajar telah terdengar di Pakistan. Sebelum berakhir di sana, ia telah dimulai di Afghanistan dan Muscat. Perbedaan waktu antara Muscat dan Baghdad adalah satu jam. Adzan kembali terdengar selama satu jam di wilayah Hijaz al-Muqaddas (Makkah dan Madinah), Yaman, Uni Emirat Arab, Kuwait dan Irak. Perbedaan waktu antara Bagdad dan Iskandariyah di Mesir adalah satu jam. Adzan terus bergema di Siria, Mesir, Somalia dan Sudan selama jam tersebut. Iskandariyah dan Istanbul terletak di bujur geografis yang sama. Perbedaan waktu antara timur dan barat Turki adalah satu setengah jam, dan pada saat ini seruan shalat dikumandangkan.
 Iskandariyah dan Tripoli (ibukota Libya) terletak di lokasi waktu yang sama. Proses panggilan Adzan sehingga terus berlangsung melalui seluruh kawasan Afrika. Oleh karena itu, kumandang keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW yang dimulai dari bagian timur pulau Indonesia itu tiba di pantai timur Samudera Atlantik setelah sembilan setengah jam. Sebelum Adzan mencapai pantai Atlantik, kumandang adzan Zhuhur telah dimulai di kawasan timur Indonesia, dan sebelum mencapai Dacca, adzan Ashar telah dimulai. Dan begitu adzan mencapai Jakarta setelah kira-kira satu setengah jam kemudian, maka waktu Maghrib menyusul. Dan tidak lama setelah waktu Maghrib mencapai Sumatera, maka waktu adzan Isya telah dimulai di Sulawesi! Bila Muadzin di Indonesia mengumandangkan adzan Fajar, maka muadzin di Afrika mengumandangkan adzan untuk Isya.



Minggu, 30 Juli 2017

100 perguruan tinggi teratas di Indonesia




DIKTI melakukan pemeringkatan (ranking) terhadap 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) perguruan tinggi di Indonesia tertanggal 17 Juni 2017, berdasarkan kriteria sebagai berikut :
a. kualitas sumber daya manusia;
b. kualitas manajemen;
c. kualitas kegiatan kemahasiswaan; dan
d. kualitas penelitian dan publikasi ilmiah.



Berikut peringkat *100 perguruan tinggi* teratas di Indonesia:

1 Institut Teknologi Bandung
2 Universitas Gadjah Mada
3 Institut Pertanian Bogor
4 Universitas Indonesia
5 Institut Teknologi Surabaya
6 Universitas Brawijaya
7 Universitas Padjadjaran
8 Universitas Airlangga
9 Universitas Sebelas Maret
10 Universitas Diponegoro
11 Universitas Hasanuddin
12 Universitas Andalas
13 Universitas Negeri Malang
14 Universitas Negeri Yogyakarta
15 Universitas Kristen Petra
16 Universitas Jenderal Soedirman
17 Universitas Negeri Semarang
18 Politeknik Elektronik Negeri Surabaya
19 Universitas Pendidikan Indonesia
20 Universitas Riau
21 Universitas Negeri Surabaya
22 Universitas Lampung
23 Universitas Sriwijaya
24 Universitas Sanata Dharma
25 Universitas Katolik Parahyangan
26 Universitas Muhammadiyah Malang
27 Universitas Surabaya
28 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
29 Universitas Negeri Medan
30 Universitas Jambi
31 Universitas Negeri Makassar
32 Universitas Islam Bandung
33 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
34 Universitas Muslim Indonesia
35 Universitas Tadulako
36 Universitas Mataram
37 Universitas Bengkulu
38 Universitas Sumatera Utara
39 Universitas Katolik Soegijapranata
40 Universitas Bina Nusantara
41 Universitas Muhammadiyah Surakarta
42 Universitas Islam Malang
43 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
44 Universitas Mahasaraswati Denpasar
45 Universitas Jember
46 Universitas Pendidikan Ganesha
47 Universitas Gunadarma
48 Universitas Mulawarman
49 Politeknik Negeri Jakarta
50 Institut Seni Indonesia Yogyakarta
51 Universitas Islam Indonesia
52 Universitas Kristen Maranatha
53 Universitas Muhammadiyah Jakarta
54 Universitas Al-azhar Indonesia
55 Sekolah Tinggi Hukum Bandung
56 Universitas Narotama
57 Universitas Udayana
58 Universitas Lambung Mangkurat
59 Universitas Nasional
60 Universitas Negeri Jakarta
61 Universitas Syiah Kuala
62 Universitas Pancasila
63 Institut Sains Dan Teknologi Akprind
64 Universitas Kristen Satya Wacana
65 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
66 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
67 Politeknik Negeri Semarang
68 Universitas Pendidikan Nasional
69 Universitas Halu Oleo
70 Universitas Sam Ratulangi
71 Politeknik Negeri Bandung
72 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta
73 Universitas Djuanda
74 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
75 Universitas Trisakti
76 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
77 STMIK Jakarta Sti&k
78 Universitas Pancasakti
79 STMIK Amikom
80 Universitas Hang Tuah
81 Universitas Telkom
82 Universitas Nusa Cendana
83 Universitas Islam Sultan Agung
84 Universitas Tarumanagara
85 Universitas Sahid
86 Institut Teknologi Nasional Bandung
87 Akademi Kebidanan Yogyakarta
88 Universitas Negeri Padang
89 Universitas Muhammadiyah Palembang
90 Universitas Muhammadiyah Jember
91 Universitas Trunojoyo
92 Universitas Merdeka Malang
93 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara
94 Universitas Pembangunan Panca Budi
95 Universitas Muhammadiyah Purwokerto
96 Akademi Peternakan Karanganyar
97 STIE Indonesia Banking School
98 Institut Seni Indonesia Surakarta
99 Politeknik Negeri Malang
100 IKIP PGRI Bali


Juni 2017

Sudah tau kan kampus kamu ada di peringkat berapa??

*"Sebagai alumni kita wajib bangga pada kampus kita tercinta dan terus jaga nama baik almamater kita"*


Semoga bermanfaat 🙏

Sabtu, 29 Juli 2017

International Relations, Principal Theories

International Relations, Principal Theories
Anne-Marie Slaughter


TABLE OF CONTENTS

A. Introduction ...................................................................................................................................... 1
B. Realism ............................................................................................................................................. 2
C. Institutionalism ................................................................................................................................. 8
D. Liberalism ....................................................................................................................................... 14
E. Constructivism ................................................................................................................................ 19
F. The English School ......................................................................................................................... 24
G. Critical Approaches ........................................................................................................................ 26
H. Conclusion ...................................................................................................................................... 28

A. Introduction 

The study of international relations takes a wide range of theoretical approaches. Some emerge from within the discipline itself; others have been imported, in whole or in part, from disciplines such as economics or sociology. Indeed, few social scientific theories have not been applied to the study of relations amongst nations. Many theories of international relations are internally and externally contested, and few scholars believe only in one or another. In spite of this diversity, several major schools of thought are discernable, differentiated principally by the variables they emphasize—eg military power, material interests, or ideological beliefs.

B. Realism

 For Realists (sometimes termed ‘structural Realists’ or ‘Neorealists’, as opposed to the earlier ‘classical Realists’) the international system is defined by anarchy—the absence of a central authority (Waltz). States are sovereign and thus autonomous of each other; no inherent structure or society can emerge or even exist to order relations between them. They are bound only by forcible → coercion or their own → consent.
 In such an anarchic system, State power is the key—indeed, the only—variable of interest, because only through power can States defend themselves and hope to survive. Realism can understand power in a variety of ways—eg militarily, economically, diplomatically—but ultimately emphasizes the distribution of coercive material capacity as the determinant of international politics.
 This vision of the world rests on four assumptions (Mearsheimer 1994). First, Realists claim that survival is the principal goal of every State. Foreign invasion and occupation are thus the most pressing threats that any State faces. Even if domestic interests, strategic culture, or commitment to a set of national ideals would dictate more benevolent or co-operative international goals, the anarchy of the international system requires that States constantly ensure that they have sufficient power to defend themselves and advance their material interests necessary for survival. Second, Realists hold States to be rational actors. This means that, given the goal of survival, States will act as best they can in order to maximize their likelihood of continuing to exist. Third, Realists assume that all States possess some military capacity, and no State knows what its neighbors intend precisely. The world, in other words, is dangerous and uncertain. Fourth, in such a world it is the Great Powers—the States with most economic clout and, especially, military might, that are decisive. In this view international relations is essentially a story of Great Power politics.
 Realists also diverge on some issues. So-called offensive Realists maintain that, in order to ensure survival, States will seek to maximize their power relative to others (Mearsheimer 2001). If rival countries possess enough power to threaten a State, it can never be safe. → Hegemony is thus the best strategy for a country to pursue, if it can. Defensive Realists, in contrast, believe that domination is an unwise strategy for State survival (Waltz 1979). They note that seeking hegemony may bring a State into dangerous conflicts with its peers. Instead, defensive Realists emphasize the stability of → balance of power systems, where a roughly equal distribution of power amongst States ensures that none will risk attacking another. ‘Polarity’—the distribution of power amongst the Great Powers—is thus a key concept in Realist theory.
 Realists’ overriding emphasis on anarchy and power leads them to a dim view of international law and international institutions (Mearsheimer 1994). Indeed, Realists believe such facets of international politics to be merely epiphenomenal; that is, they reflect the balance of power, but do not constrain or influence State behaviour. In an anarchic system with no hierarchical authority, Realists argue that law can only be enforced through State power. But why would any State choose to expend its precious power on enforcement unless it had a direct material interest in the outcome? And if enforcement is impossible and cheating likely, why would any State agree to co-operate through a treaty or institution in the first place?
 Thus States may create international law and international institutions, and may enforce the rules they codify. However, it is not the rules themselves that determine why a State acts a particular way, but instead the underlying material interests and power relations. International law is thus a symptom of State behaviour, not a cause.

C. Institutionalism

Institutionalists share many of Realism’s assumptions about the international system—that it is anarchic, that States are self-interested, rational actors seeking to survive while increasing their material conditions, and that uncertainty pervades relations between countries. However, Institutionalism relies on microeconomic theory and game theory to reach a radically different conclusion—that co-operation between nations is possible.
The central insight is that co-operation may be a rational, self-interested strategy for countries to pursue under certain conditions (Keohane 1984). Consider two trading partners. If both countries lower their tariffs they will trade more and each will become more prosperous, but neither wants to lower barriers unless it can be sure the other will too. Realists doubt such co-operation can be sustained in the absence of coercive power because both countries would have incentives to say they are opening to trade, dump their goods onto the other country’s markets, and not allow any imports.
Institutionalists, in contrast, argue that institutions—defined as a set of rules, norms, practices and decision-making procedures that shape expectations—can overcome the uncertainty that undermines co-operation. First, institutions extend the time horizon of interactions, creating an iterated game rather than a single round. Countries agreeing on ad hoc tariffs may indeed benefit from tricking their neighbors in any one round of negotiations. But countries that know they must interact with the same partners repeatedly through an institution will instead have incentives to comply with agreements in the short term so that they might continue to extract the benefits of co-operation in the long term.
Institutions thus enhance the utility of a good reputation to countries; they also make punishment more credible.
Second, Institutionalists argue that institutions increase information about State behaviour. Recall that uncertainty is a significant reason Realists doubt co-operation can be sustained. Institutions collect information about State behaviour and often make judgments of compliance or non-compliance with particular rules. States thus know they will not be able to ‘get away with it’ if they do not comply with a given rule.
Third, Institutionalists note that institutions can greatly increase efficiency. It is costly for States to negotiate with one another on an ad hoc basis. Institutions can reduce the transaction costs of co-ordination by providing a centralized forum in which States can meet. They also provide ‘focal points’—established rules and norms—that allow a wide array of States to quickly settle on a certain course of action. Institutionalism thus provides an explanation for international co-operation based on the same theoretical assumptions that lead Realists to be skeptical of international law and institutions.
One way for international lawyers to understand Institutionalism is as a rationalist theoretical and empirical account of how and why international law works. Many of the conclusions reached by Institutionalist scholars will not be surprising to international lawyers, most of whom have long understood the role that → reciprocity and reputation play in bolstering international legal obligations. At its best, however, Institutionalist insights, backed up by careful empirical studies of international institutions broadly defined, can help international lawyers and policymakers in designing more effective and durable institutions and regimes.

D. Liberalism

 Liberalism makes for a more complex and less cohesive body of theory than Realism or Institutionalism. The basic insight of the theory is that the national characteristics of individual States matter for their international relations. This view contrasts sharply with both Realist and Institutionalist accounts, in which all States have essentially the same goals and behaviours (at least internationally)—self-interested actors pursuing wealth or survival. Liberal theorists have often emphasized the unique behaviour of liberal States, though more recent work has sought to extend the theory to a general domestic characteristics-based explanation of international relations.
 One of the most prominent developments within liberal theory has been the phenomenon known as the democratic peace (Doyle). First imagined by Immanuel Kant, the democratic peace describes the absence of war between liberal States, defined as mature liberal democracies. Scholars have subjected this claim to extensive statistical analysis and found, with perhaps the exception of a few borderline cases, it to hold (Brown Lynn-Jones and Miller). Less clear, however, is the theory behind this empirical fact. Theorists of international relations have yet to create a compelling theory of why democratic States do not fight each other. Moreover, the road to the democratic peace may be a particularly bloody one; Edward Mansfield and Jack Snyder have demonstrated convincingly that democratizing States are more likely to go to war than either autocracies or liberal democracies.
 Andrew Moravcsik has developed a more general liberal theory of international relations, based on three core assumptions: (i) individuals and private groups, not States, are the fundamental actors in world politics (→ Non-State Actors); (ii) States represent some dominant subset of domestic society, whose interests they serve; and (iii) the configuration of these preferences across the international system determines State behaviour (Moravcsik). Concerns about the distribution of power or the role of information are taken as fixed constraints on the interplay of socially-derived State preferences.
 In this view States are not simply ‘black boxes’ seeking to survive and prosper in an anarchic system. They are configurations of individual and group interests who then project those interests into the international system through a particular kind of government. Survival may very well remain a key goal. But commercial interests or ideological beliefs may also be important.
 Liberal theories are often challenging for international lawyers, because international law has few mechanisms for taking the nature of domestic preferences or regime-type into account. These theories are most useful as sources of insight in designing international institutions, such as courts, that are intended to have an impact on domestic politics or to link up to domestic institutions. The complementary-based jurisdiction of the → International Criminal Court (ICC) is a case in point; understanding the commission of war crimes or crimes against humanity in terms of the domestic structure of a government—typically an absence of any checks and balances—can help lawyers understand why complementary jurisdiction may have a greater impact on the strength of a domestic judicial system over the long term than primary jurisdiction (→ International Criminal Courts and Tribunals, Complementarity and Jurisdiction).

E. Constructivism

 Constructivism is not a theory, but rather an ontology: A set of assumptions about the world and human motivation and agency. Its counterpart is not Realism, Institutionalism, or Liberalism, but rather Rationalism. By challenging the rationalist framework that undergirds many theories of international relations, Constructivists create constructivist alternatives in each of these families of theories.
 In the Constructivist account, the variables of interest to scholars—eg military power, trade relations, international institutions, or domestic preferences—are not important because they are objective facts about the world, but rather because they have certain social meanings (Wendt 2000). This meaning is constructed from a complex and specific mix of history, ideas, norms, and beliefs which scholars must understand if they are to explain State behaviour. For example, Constructivists argue that the nuclear arsenals of the United Kingdom and China, though comparably destructive, have very different meanings to the United States that translate into very different patterns of interaction (Wendt 1995). To take another example, Iain Johnston argues that China has traditionally acted according to Realist assumptions in international relations, but based not on the objective structure of the international system but rather on a specific historical strategic culture.
 A focus on the social context in which international relations occur leads Constructivists to emphasize issues of identity and belief (for this reason Constructivist theories are sometimes called ideational). The perception of friends and enemies, in-groups and out-groups, fairness and justice all become key determinant of a State’s behaviour. While some Constructivists would accept that States are self-interested, rational actors, they would stress that varying identities and beliefs belie the simplistic notions of rationality under which States pursue simply survival, power, or wealth.
 Constructivism is also attentive to the role of social norms in international politics. Following March and Olsen, Constructivists distinguish between a ‘logic of consequences’—where actions are rationally chosen to maximize the interests of a State—and ‘logic of appropriateness’, where rationality is heavily mediated by social norms. For example, Constructivists would argue that the norm of State sovereignty has profoundly influenced international relations, creating a predisposition for non-interference that precedes any cost-benefit analysis States may undertake. These arguments fit under the Institutionalist rubric of explaining international co-operation, but based on constructed attitudes rather than the rational pursuit of objective interests.
 Perhaps because of their interest in beliefs and ideology, Constructivism has also emphasized the role of non-State actors more than other approaches. For example, scholars have noted the role of transnational actors like NGOs or transnational corporations in altering State beliefs about issues like the use of land mines in war or international trade. Such ‘norm entrepreneurs’ are able to influence State behaviour through rhetoric or other forms of lobbying, persuasion, and shaming (Keck and Sikkink). Constructivists have also noted the role of international institutions as actors in their own right. While Institutionalist theories, for example, see institutions largely as the passive tools of States, Constructivism notes that international bureaucracies may seek to pursue their own interests (eg free trade or → human rights protection) even against the wishes of the States that created them (Barnett and Finnemore).

SELECT BIBLIOGRAPHY

I Kant Zum ewigen Frieden (Friedrich Nicolovius Königsberg 1795, reprinted by Reclam Ditzingen 1998).
H Bull The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (Macmillan London 1977).
KN Waltz Theory of International Politics (Addison-Wesley Reading 1979).
RO Keohane After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (Princeton University Press Princeton 1984).
RD Putnam ‘Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games’ (1988) 42 IntlOrg 427–60.
JG March and JP Olsen Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics (The Free Press New York 1989).
DA Baldwin (ed) Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate (Columbia University Press New York 1993).
JJ Mearsheimer ‘The False Promise of International Institutions’ (1994) 19(3) International Security 5–49.
JD Fearon ‘Rationalist Explanations for War’ (1995) 49 IntlOrg 379–414.
AI Johnston Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History (Princeton University Press Princeton 1995).
A Wendt ‘Constructing International Politics’ (1995) 20(1) International Security 71–81.
ME Brown SM Lynn-Jones and SE Miller (eds) Debating the Democratic Peace (MIT Cambridge 1996).
RW Cox and TJ Sinclair Approaches to World Order (CUP Cambridge 1996).
MW Doyle Ways of War and Peace: Realism, Liberalism, and Socialism (Norton New York 1997).
HV Milner Interests, Institutions, and Information: Domestic Politics and International Relations (Princeton University Press Princeton 1997).
A Moravcsik ‘Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics’ (1997) 51 IntlOrg 513–53.
ME Keck and K Sikkink Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics (Cornell University Press Ithaca 1998).
R Powell In the Shadow of Power: States and Strategies in International Politics (Princeton University Press Princeton 1999).
KOW Abbott and others ‘The Concept of Legalization’ (2000) 54 IntlOrg 401–19.
A Wendt Social Theory of International Politics (CUP Cambridge 2000).
B Koremenos (ed) ‘The Rational Design of International Institutions’ (2001) 55 IntlOrg 761–1103.
JJ Mearsheimer The Tragedy of Great Power Politics (Norton New York 2001).
MN Barnett and M Finnemore Rules for the World: International Organizations in Global Politics (Cornell University Press Ithaca 2004).
ED Mansfield and J Snyder Electing to Fight: Why Emerging Democracies Go to War (MIT Cambridge 2005).
BA Ackerly M Stern and J True (eds) Feminist Methodologies for International Relations (CUP Cambridge 2006).

Published in: Wolfrum, R. (Ed.) Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Oxford University Press, 2011) www.mpepil.com

Arms and Conflict in the Middle East


Eurasia: A New Peace Agenda, edited by M. D. Intriligator
Cultural Differences between the Military and Parent Society in Democratic Countries,
edited by G. Caforio
Managing Conflict in Economic Convergence of Regions in Greater Europe, 
edited by F. Carluer
Military Missions and their Implications Reconsidered: The Aftermath of September 11th,
edited by G. Caforio and G. Kuemmel
Conflict and Peace in South Asia, edited by M. Chatterji and B. M. Jain
War, Peace, and Security, edited by Jacques Fontanel and Manas Chatterji
Armed Forces and Conflict Resolution, edited by G. Caforio, G. Kümmel and B. Purkayastha
Regional Development and Conflict Management: A Case for Brazil, 
by Raphael Bar-El Crisis, Complexity and Conflict, by I. J. Azis
Putting Teeth in the Tiger: Improving the Effectiveness of Arms Embargoes, 
edited by Michael Brzoska and George A. Lopez
Peace Science: Theory and Cases, by P. Gangopadhyay and M. Chatterji
Advances in Military Sociology: Essays in Honor of Charles C. Moskos, 12A/B,
edited by Giuseppe Caforio
Arms and Conflict in the Middle East, by Riad A. Attar

This study assesses the effect of politics and conflicts on growth in sixty-nine developing societies. Political economists (e.g., Harrod, 1939; Domar, 1946; Solow, 1957, 1988; Denison, 1967, 1985; Feder, 1982; Ram, 1986; Mintz & Huang, 1990, 1991; Ward & Davis, 1992; Mueller & Atesoglu, 1993a, 1993b; Heo & DeRouen, 1998; Heo, 1998) have not empirically examined the results of political factors on economic development and growth (but see Heo & Mintz, 2002). In this study, I developed and applied an augmented production function (PF) model to sixty-nine developing countries from 1960 to 2002 and tested it with several political and conflict variables: political freedom, institutional freedom, regime type, stability, ideology, interstate conflicts, intrastate conflicts, and total conflicts. I utilized statistical methods: non-linear least squares (NLS) and cross-national time series (CNTS) analyses to investigate the impact of political and conflict variables on economic growth (EG) from 1960 to 2002. I used mathematical and formal modeling to investigate the Arab Israeli conflict and the political economy and arms in the Middle East (ME). And I used case studies to illustrate my theories.

1.1. THE PRODUCTION FUNCTION
RESEARCH PROGRAM
The current study is an extension of the PF model research program that
began after the Great Depression in the early 1930s. The purpose of the
study is to introduce political dimensions to the PF defense-growth model
and to assess the impact of political and conflict variables on EG. The study
theorizes that excluding political factors from the PF defense-growth model
hampers any realistic explanation of the problems of EG; that the influences
of economic and military variables and their externalities effects vary across
different political contexts; that political factors are at least as important as
economic factors in determining the outcome of EG; that intrastate and interstate conflicts have differential effects on EG (both types of conflicts
have negative effects on EG; however, intrastate conflicts have more
damaging effects on growth than do interstate conflicts); and that the impact
of conflicts on EG differs across regions.
By incorporating political and conflict variables such as political freedom,
institutional freedom, regime type, regime stability, regime ideological base,
and intrastate, interstate, and total conflicts, I augmented the PF to include
the fundamental dimensions of political regimes. Consequently, the PF
model should gain more explanatory power to predict EG and development
of nations. I extended the applicability of the PF defense-growth model to
the Third World, which has a level of economic and political development
different from the First World. The main findings of the study offer
important contributions to the study of EG in developing countries and
provide guidelines to policy decision makers (PDMs) in evaluating their
‘‘guns versus butter’’ alternatives.
The study provides a preponderance of empirical evidence that the
externality of military spending hinders EG, while the externality of nonmilitary
spending promotes EG in all political contexts. This finding is huge
because it resolved a controversial issue that has been debated for more than
three decades. Also, the results of the study show that the impact of the nonmilitary
sector on EG is positive and significant in the majority of countries,
while the impact of the military sector on EG is positive and significant only
in a minority of countries.
Despite the proliferation of studies on the impact of military spending on
EG, it was inconclusive before the current research whether defense
spending hinders or promotes EG. In fact, despite many research efforts, no
strong conclusion about the relationship between military spending and EG
can be drawn from the literature. The inconsistent results led Chan (1985,
p. 405) to conclude that a review of the literature in this area is ‘‘as likely to
bewilder as it is to enlighten’’ (see also Mintz & Stevenson, 1995, p. 283).
Mintz and Stevenson (1995, p. 85) wrote, ‘‘The literature has failed to
provide any meaningful consensus on the question of whether defense
spending encourages or hinders economic growth. Indeed, any study that
fails to address these issues is unlikely to contribute to such an answer.’’ This
study significantly contributes to settling such a question.
The current study is the first to add conflict variables to the PF defensegrowth
model and test them empirically across countries and regions. The
CNTS analysis with external and internal conflicts (2,349 observations)
shows unequivocally that both types of conflicts, intrastate and interstate,
have negative effects on EG; however, the effects of intrastate conflicts have far more damaging effects on EG than do those of interstate conflicts. The
impacts of intrastate and interstate conflicts in the ME are negative and
significant under all political contexts, and the differential impact of the
more damaging effects of intrastate conflicts on EG also hold under all
political contexts. The CNTS analysis of five regions – the ME, Latin
America, Asia, Africa, and the Caribbean region – shows that the impact of
conflicts on EG differs across regions. The ME offers a preponderance of
evidence that internal and external conflicts have a negative and significant
impact on EG in all political contexts, more so than in other regions.
The current study has very important policy implications since it provides
compelling empirical evidence and guidelines to PDMs on how to allocate the
resources of their states and adopt policies that promote EG. The main
guidelines that I believe are beneficial to PDMs are as follows. First, PDMs
should reform their political system to contribute to EG. Improving levels of
freedom, democracy, and openness of the political system are as important as
economic factors to promote EG. Second, the reallocation of resources to the
civilian sector is the sine qua non to improve the performance of the economy
in developing countries. The leaders of Middle Eastern countries should pay
closer attention to this point due to the enormous amount of resources that
they spend on the military sector. Third, leaders of developing nations should
pursue policies of national reconciliation between rich and poor and among
ethnic and religious groups because domestic conflict has prodigious
damaging effects on the performance of the national economy. In the ME
in particular, economic development is more likely to improve if the leaders
pursue policies that advance domestic reconciliation and international peace.
To illuminate the above-mentioned contributions of this study and show
its importance in the evolution of the PF defense-growth model research
program, I will first review the evolution of the neo-classic PF model;
second, I will review the logic of the incorporation of defense spending
factors into the neo-classic model of EG; and finally, I will review the logic
of the incorporation of political and conflict variables into the PF defensegrowth
model.

1.2. THE EVOLUTION OF THE
PRODUCTION FUNCTION
Solow (1988, p. xi) wrote, ‘‘Growth theory did not begin with my articles of
(1956) and (1957), and it certainly did not end there. Maybe it began with The Wealth of Nations; and probably even Adam Smith had predecessors.’’
The Physiocratic school founded by Franc-ois Quesnay (1694–1774)
preceded Adam Smith in developing the fundamental ideas to achieve
EG. The Physiocrats articulated the roles of economic activities that expand
the country’s revenue, such as industrialization, free trade, and investment.
The Physiocrats believed that a country should concentrate on manufacturing
only to the extent that the local availability of raw materials and of
suitable labor enabled it to have cost advantage over its overseas
competitors (Muller, 1978; Eltis, 1988). Thus, the complete lifting of all
restrictions on local and foreign sales of agricultural products and sufficient
private investments would only be forthcoming if the authorities improve
the general economic climate. In accordance with the Physiocratic doctrine,
the economic climate could be improved by desisting from mercantilist
policies, terminating the state’s policy of providing special privileges to
certain manufacturers, abolishing excessive dues and tolls along transport
routes, and overhauling the tax system so as to remove the disincentive
effect of the existing system. As far as the private investment is concerned,
Quesnay foresaw that the problem might arise through insufficient saving.
Therefore, it was incumbent upon the proprietors (the major source of
saving) to refrain as much as possible from unnecessary consumption
(Muller, 1978; Eltis, 1988).
In all accounts, Adam Smith’s The Wealth of Nations embodied a
penetrating analysis of the processes whereby economic wealth is produced
and distributed. The central thesis of The Wealth of Nations is that capital is
best employed for the production and distribution of wealth under
conditions of governmental non-interference, or ‘‘laissez passer-laissez
faire’’ economy, and free trade. In Smith’s view, the production and
exchange of goods can be stimulated, and a consequent rise in the general
standard of living attained, only through the efficient operations of private
industrial and commercial entrepreneurs acting with a minimum of
regulation and control by governments (Smith, 2000).
Although this view of ‘‘laissez passer-laissez faire’’ economy has undergone
considerable modification by economists in the light of historical
developments since Smith’s time, many sections of The Wealth of Nations,
notably those relating to the sources of income and the nature of capital,
have continued to form the basis for theoretical study in the field of political
economy. The Wealth of Nations has also served, perhaps more than any
other single work in its field, as a guide to the formulation of governmental
economic policies (Persky, 1989). It was Smith’s attempt to define the
institutional structure which will best harmonize the individual’s pursuit of his selfish interests with the broader interests of society. The Smithian model
is one of controlled freedom: freedom of behavior and choice exists only
within the socially established norms of conduct. Self-love and self-interests
go hand in hand with social control and socialization (Samuels, 1977,
p. 196).
After the Great Depression, the main objectives of classical economists
were to regain the stability of the market system and to redefine the steadystate
conditions of EG within the parameters of industrially advanced
societies. Struck by an unstable economic system after the Great
Depression, Harrod (1939) and Domar (1946) attempted to integrate
Keynesian analysis with elements of EG. They used the PF with little
substitutability among the inputs to argue that the capitalist system is
inherently unstable (Barro, 1999, p. 10). In pursuit of redefining economic
stability, they each arrived by noticeably different routes at a classically
simple answer: the national saving rate (s) has to be equal to the product of
the capital-output ratio (n) and the rate of growth of the effective labor force
(n); thus, they are compatible if and only if s ¼ nn. Contrary to Harrod and
Domar’s expectations, their formula proved to be explosively unstable
as a result of its simplicity and the rigidity of its assumptions (Deane, 1978,
pp. 190–204; Solow, 1988, pp. x–xvi).
The advancement of the technological factor by Robert Solow (1957,
1988) opened up growth theory to a wider variety of real-world facts and a
closer connection with general economic theory. Solow (1957, 1988) and
Denison (1967, 1985) are credited for having developed the well-known neoclassical
aggregate PF, which posits that EG is a function of changes in
input of capital, effective labor force, and technology. An economy is
growing at a ‘‘steady state,’’ according to Solow (1988, p. 4), if ‘‘its output,
employment, and capital stocks grow exponentially, and its capital to
output ratio is constant.’’ Thus, the growth of the output can be explained
by the variations of capital and labor.
Later, it became a strong tradition to use the neo-classical PF approach in
studying the defense-growth relationship (Heo, 1999, 2000; Sandler &
Hartley, 1995; Heo & Mintz, 2002). Gershon Feder (1982) used this
approach by dividing the aggregate economic output into export and nonexport
sectors. A number of studies have since followed Feder in exploring
the relationship between exports and EG in which the GDP of a country is
made as a function of the growth rates of different inputs such as labor,
capital, and exports. Following the logic of the neo-classical PF approach, Ram (1986)
developed a two-sector growth (government and private sectors) model to examine the relationship between government spending and EG. Ram
suggested that the public and private sectors differ with respect to
productivity. The two-sector PF framework outlined by Ram (1986) was
adopted from the reasoning developed by Feder (1982, pp. 61–67). In
several articles, Mintz and Huang (1990, 1991) and Huang and Mintz (1990,
1991) developed a three-equation model employing a neo-classical PF model
to test the impact of defense spending, including externalities on EG in the
United States. Mintz and Huang (1990, 1991) and Ward and Davis (1992)
have tested not only the economic effects of military and non-military public
expenditures on growth but also the externality effects of these expenditures.
The defense-growth PF model prior to Mueller and Atesoglu (1993a,
1993b) did not include the impact of technological change on EG. Mueller
and Atesoglu (1993a, 1993b) included technological progress in their model,
utilizing the concept of the Hicks neutral technological change, which
basically means that changes in technology do not change the share of
income going to the factors of production and the factor ratios. In other
words, this concept will allow us to measure the effects of technological
progress separately without affecting the contribution that labor and capital
make to the growth (Heo, 1999). Heo and Mintz (2002) noticed that the
defense-growth PF model can be benefited by including technology
progress. The authors concurred with Solow (1988, p. 35), who suggested
that technological progress is necessary for steady growth to be possible,
and with Denison (1985), who contended that the advancement in
technology provides a way to produce at lower cost. Thus, Heo and Mintz
(2002) concluded that technological progress is the cornerstone for the
persistent long-term growth of output per unit of input.
Furthermore, Heo and DeRouen (1998) suggested that Mueller and
Atesoglu (1993a, 1993b) implicitly assumed that technological progress in
the non-military public sector and technological progress in the non-military
private sector are identical. Thus, Heo and DeRouen (1998) argued that it is
theoretically more reasonable to separate the private and non-military
government sectors while keeping technological change effects in the model.
They claimed that this division of the sectors allows the economic effects of
defense spending on growth to be measured more accurately.
Despite the vast number of studies on the defense-growth relationship, the
political variables were absent from the defense-growth PF model. Heo and
Mintz (2002) extended the PF model of Ram (1986), Mintz and Huang
(1990), and Ward and Davis (1992) to include a political factor (political
party) and tested this model using empirical data on the United States from
1948 to 1996. The augmented Heo–Mintz (H–M) defense-growth-political PF model introduced a new research program which paved the way to
explore the impact of other political factors on the growth and development
of nations. I argue that the H–M contribution was the most important
contribution to the PF since Solow incorporated the technological factor into it.

Ketika Syeikh Al-Buthi Menangis



Kisah Inspiratif


Ketika serang ulama menangis, ada apa sebenarnya ???
Bagaimanakah Perasaan Cinta yang Sebenarnya???

Suatu hari Syaikh al-Buthi dan saya diundang untuk menghadiri sebuah muktamar di Perancis. Muktamar ini diadakan selama dua hari. Hari pertama muktamar terbuka untuk Muslim dan non-Muslim, baik dari kalangan tamu undangan, peserta, maupun wartawan. Sementara hari kedua khusus untuk undangan dan peserta yang beragama Islam.


Di hari pertama ada seorang wanita non-Muslim atau ateis mengikuti muktamar ini sebagai jurnalis. Ia melihat dan mendengarkan dengan baik semua yang yang disampaikan di muktamar, hingga ia terpengaruh dan hatinya mulai sedikit terbuka untuk beriman kepada Allah.
Kemudian ia mendatangi panitia penyelenggara untuk meminta izin agar boleh mengikuti hari kedua muktamar yang dikhusukan bagi peserta muslim.
Akhirnya panitia berbicara kepada tamu-tamu muslim, menjelaskan dan memintakan izin untuk wanita ini agar boleh mengikuti muktamar mereka. Pada awalnya mereka khawatir. Namun akhirnya mereka mengizinkan.
Benar, pada hari kedua ia hadir di tengah-tengah muktamar yang dikhususkan untuk orang Islam ini. Pada pertemuan ini syaikh al-Buthi menyampaikan pidato yang sangat penting dan mendalam tentang ibadah, menghambakan diri (`ubudiah) dan cinta. Sungguh ceramah ini sangat indah serta menyentuh, apalagi sang penerjemah  berhasil menerjemahkan pidato beliau kepada bahasa Perancis dengan sangat baik dan penuh perasaan mendalam juga. Para pendengar begitu terpesona.

Kemudian setelah selesai, panitia mendatangi tempat istirahat syaikh al-Buthi:
"Wahai syaikh al-Buthi, ada seorang wanita menunggu di pintu ruangan ini menangis dan memohon untuk menemui anda". Ujar panitia memohon.
"Silahkan, suruh ia menemui saya sekarang". Ucap syaikh al-Buthi.
Tak lama berselang, wanita itu masuk dan duduk di hadapan syaikh al-Buthi.
"Wahai tuan, sungguh ceramah Anda begitu indah, hingga saya menangis dan hati saya benar-benar terbuka. Namun ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda". Ujar wanita itu.
"Silahkan, apa yang belum Anda pahami?" Beliau mempersilahkan.
"Bagaimana cara saya takut kepada Allah sekaligus mencintai-Nya?" . Tanya wanita itu penasaran.
Syaikh al-Buthi menangis mendengar pertanyaan ini.
Setelah beberapa saat menangis, beliau berkata dengan perkataan yang keluar dari hati penuh cinta:
"Adakah ketakutan yang lebih besar dari pada ketakutan seorang pecinta yang sangat takut berpisah atau jauh dari Kekasihnya??"
Syaikh al-Buthi kembali meneteskan air mata. Wanita itu tertunduk, kemudian berkata: "Saya sekarang paham."


• Kisah ini di ceritakan oleh Habib Ali al-Jufri yang menyaksikan kejadian ini secara langsung.
(Majelis pagi Habib Ali al-Jufri. Kamis 12 Januari 2017)

Pekanbaru Install Laptop Murah dan Cepat

MUCHNIB INSTALL

Kini Kami Hadir dalam memberikan solusi untuk Laptop anda, bagi anda yang berdomisili di pekanbaru dan sekitarnya.
Kami MUCHNIB INSTALL menerima berbagai laptop untuk di install, baik itu ASUS, TOSHIBA, ACER, COMPAQ, dll dengan Harga yang terjangkau dan cocok untuk para dompet Mahasiswa/i, atau bagi anda yang masi menjajahi dunia pendidikan SMA dan SMP.
Kami Melayani:
1. Install Laptop          
2. Service Laptop         
3. Ganti Layar
4. Jual Laptop Baru dan secen
5. jual Speaker
6. Dan berbagai alat2 pelengkap untuk Laptop

Keunggulan......!!!!!

KAMI MENAWARKAN  INSTALLAN LAPTOP DENGAN HARGA MURAH BANGEEEETTSS. DENGAN BADGET Rp.40.000 Rupiah
Bergaransi*

MENERIMA ANTAR JEMPUT GRATIIIISSS......
Beralamat Di: 
Jalan Kubang Raya, Panam, Pekanbaru, Riau
Cp: 082386009334 (line,WA,SMS)
Email: halimmunib97@gmail.com
 Fb : Halim Munib
 




Omicron menyebar : Para Epidemiologi : Jakarta Terancam

Ilmu Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan,...